Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Maluku Tenggara Barat

UMUM

Alasan untuk memilih tahun 2000 sebagai tahun dasar menggantikan tahun 1993 adalah:

-        sebagai rekomendasi dari PBB karena pada tahun tersebut dikeluarkan “SNA” yang baru

-        didukung oleh BPS Negara ASEAN untuk menggantikan tahun dasar yang dimutahkhiran secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 atas dasar konstan.

-        Keadaan ekonomi Indonesia stabil dari tahun-tahun sebelumnya

-        Badan P:usat Statistik telah merampungkan penyusunan tabel input output Indonesia 2000.

Kegunaan data PDRB adalah :

-        Menunjuk kepada kemampuan dan sumber daya ekonomi suatu daerah/region

-        Pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah/region

-        Atas dasar harga berlaku menunjuk nilai PDRB dan PRB per kepala atau per satu orang penduduk

-        Harga kosntan PDRB untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator ekonomi guna mengukur tingkat kemampuan daerah/region untuk mengelola potensi yang dimilikinya.

1. Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku.

Pada tahun 2007 PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga berlaku tercatat sebesar 663.125,35 Juta rupiah. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 tercatat sebesar 597.308,30 Juta rupiah maka terdapat kenaikan sebesar 11,02% atau 65.817,05 Juta rupiah.

2. Harga Konstan 2000 PDRB**

Kabupaten maluku tenggara Barat tahun 2007 tercatat sebesar 411.625,38 juta rupiah, sedangkan tahun 2006 tercata sebesar 391,617,39 juta rupiah atau naik sebesar 5,11%.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2004-2007

pdrb0010

Tabel.A. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2006 -2007

pdrb0003

Tabel. B. Distribusi Persentase (%) PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 – 2007(%)

pdrb0002

Tabel C. Pendapatan Regional Bruto Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2000 dan Pertumbuhannya Tahun 2002-2007 (%)

pdrb00012

Sumber: BPS Kab. Maluku Tenggara Barat  dan BAPPEDA

continued…

Pergantian Kepala Kantor Perwakilan Maluku Tenggara Barat di Surabaya telah dilantik pejabat baru menggantikan pejabat lama beberapa waktu yang lalu.  pergantian ini dengan tujuan sebagai penyegaran di dinas badan dalam lingkup pemerintah daerah kabupaten maluku tenggara barat.

Pergantian ini dilaksanakan oleh Bapak Bupati kepada Pejabat Lama (M. Nick Kdise, SE, M.Si) dan Pejabat baru Alex Laiyan disamping itu pula terjadi pergantian Pelantikan Kepala Bappeda lama Fery Lamerkabel kepada Holmes Matruti.

LANJUTAN

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

TANGGAPAN, PENDAPAT SERTA ARAHAN TERHADAP

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN  PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN  2009

Saumlaki, 14 Nopember 200

Arahan Bapak Bupati:

v    Membangun informasi dalam angka  dan data penduduk 140.000 jiwa  (sumber tatralok) BKKS: harus mengoptimalisasi MTB dalam Angka  sehingga Dana perimbangan ditentukan oleh jumlah penduduk hingga pengambil kebijakan

v    Skala Prioritas dan Plafon Program dan Kegiatan bagi SKPD merancang lebih jauh dari SKPD hingga sampai finalisasi draft APBD ditekankan oleh Jumlah Penduduk Muslim di Kabupaten MTB, dan  Pengentasan Kemiskinan oleh BAPPEDA 7971 KK dipatok akan menurun 5% tingkat kemiskinan adalah 6072 KK… harus diperhatikan akan meningkat atau menurun karena faktor perkawinan, Ketahanan Pangan oleh Dinas Pertanian harus diperjelas… apakah yang tinggal diperkotaan atau dipedesaan (Lokal) sehingga performa 2007-2008 harus terukur (berpatokan data 2006,2007, 2008 tidak ada persoalan)… pada tahun 2009 kebijakan untuk meningkatkan pendapatan produksi petani dipasar lokal… kontribusi produksi akan nilai tambah yang harus diperhatikan… Dinas Perikanan : (1). Refivisi Program harus diperlukan Pengentasan Kemiskinan (Priortitas: seluruh sektor berkaitan Produktifitas dengan peningkatan pendapatan masyarakat), (2). Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pelayanan dasar akan diarahkan peningkatan IPM Kab. MTB 68,5% Point secara teknis jangan dilupakan air bersih dan lingkungan diarahkan target akan diikutsertakan dengan dinas terkait,… Kelayakan dan sinkronisasi antar lintas SKPD akan bantuan-bantuan hibah oleh pemerintah daerah maupun pusat… (3). Peningkatan Infrastruktur : jalan, jembatan, pasar, pemerintah, dll (4). Percepatan Reformasi Politik Global (5). Konsolidasi sumber-sumber PAD harus optimalkan sumber tersebut… tahun depan penertiban Kontraktor tidak ada tempat untuk berdomisili, penertiban tenaga kerja akan Upah Minimum, kewajiban kontraktor harus segera dioptimalisasikan akan IMB dan PBB, pengawasan melekat akan Progress Report  kontraktor yang harus diperhatikan oleh SKPD

v    Kebijakan anggaran 2008… PAGU 2009 terjadi peningkatan yang akan ditegaskan seberapa besar peningkatan atau penurunan tidak akan pernah cukup sebagaimana sikap Pimpinan SKPD…  Belanja Tidak Langsung sudah dihitung,… Belanja Langsung angka sementara sudah diketahui,… Program dan Kegiatan yang bagus sesuai diprioritaskan/pengentaskan kemiskinan itu yang harus dibelanjai…

v    DAK sudah jelas tetapi tugas pembantuan belum jelas… yang harus diperhatikan dana yang akan dikelola bagi dinas-dinas  untuk tahun 2009 harus dibenahi diri guna pelayanan prima dan publik…

v    Kompetisi program dan kegiatan bagi SKPD terhadap Penggunaan Anggaran Belanja ,…  Kualitas dan relevansi program,… semakin baik program tersebut akan (5) View Point diatas akan diperhatikan + pendanaan…

Haris Selasa, 18 Nopember 2008…

Disampaikan ke BAPPEDA  RKA (Rencana Kerja Anggaran) oleh SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Budaya sering dilupakan akibat lemahnya penguatan budaya dalam diri kita…

Ken Sisindir

Selamat datang para basudara Lamdesar Timur ke Desa Sifnana dimana jumlah kunjungan ini 340 orang dalam kegiatan Panas Pela Gandong, dan berbagai kegiataan lainnya seperti badendangm dan Tnabar.

Tujuan Kunjungan ini mengenang kembali adat istiadat turun temurun para leluhur yang kepercayaannya sebagai mitos hingga sekarang…

13112008495Pakaian Adat Masyarakat Lamdesar Timur Tampak Kris dan Kain Tenun yang sudah ada sebelum pada jaman-jaman raja di Jashira P. Jawa

13112008494Baju Adat dan Tampak Latar Natar Kaumpu di Desa Sifnana Saumlaki

13112008503Tampak Kehadiran Bapak Bupati (Bito S. Temmar) dalam Acara Adat di Natar Kaumpu Desa Sifnana

13112008490Tampak Kadis DIsbudpar (Drs. H. J.Lerebulan) bersama Bapak Kay Desa Sifnana (Kades) duduk bersama anak kecil dan Protokoler Desa Lamdesar Timur

13112008508Tampak Hadir dalam Acara Adat dari Kiri ke Kanan Drs. M. Matrutty, Drs. H. J. Lerebulan (Kadisbudpar), Pak Bito S. Temmar (Bupati), Pak Mathias Malaka (Sekda), Pak M. Kelbulan (Kades Sifnana)

13112008488

Prosesi Adat…

13112008501Prosesi Adat…

13112008502

Prosesi Adat… Masyarakat Desa Lamdesar Timur dengan Masyarakat Desa Sifnana

Peta Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan 9 Kecamatan

Kecamata Tanimbar Selatan, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Wermaktian, Selaru, Yaru, Wunlah…

go-wesem-100010001

Saumlaki, 11 Nopember 2008

Tanggapan dan pendapat Bupati terhadap Arah dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diajukan oleh SKPD yang dilaporkan oleh Kepala Bappeda Maluku Tenggara Barat  Drs. F. Lamerkabel dihadapan para Kepala SKPD dan dipresentasikan kepada Bapak Bupati (Bito S. Temmar) dan Sekretaris Daerah (Mathias Malaka) pada hari Selasa, 11 Nopember 2008 bertempat di Aula Kediaman Bupati, Pukul 08.00 Malam.

Ringkasan Umum

Penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

go-wesem-100010001Sasaran dan Kebijakan Daerah Dalam Satu Tahun Anggaran yang menjadi Petunjuk dan Ketentuan Umum yang Disepakati sebagai Pedoman Penyusunan R-APBD dan RP-APBD

Program Prioritas dan Patokan Batasan Maksimal Anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai Acuan Penyusunan RKA-SKPD  dengan Penentuan Batas Maksimal dapat dilakukan setelah memperhitungkan Belanja Pegawai (Tidak Langsung).

Pertemuan Dengan Pendapat secara Bersama KUA-PPAS dalam rangka Penyusunan RAPBD 2009, maka secara Khusus Tanggapan dan Arahan Bapak Bupati Maluku Tenggara Barat beberapa hasil ringkasan (Review) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1)     Dinamika Keuangan Pemerintah Daerah mengalami Defisit kira-kira 30 Milliar lebih, yang diperoleh dari Dana Aloksi Khusus 2007.huh

2)     Perbandingan Review Anggaran Tahun sebelumnya mengalami Defisit sehingga dalam rangka Mengoptimalisasi dan meminimalisasi Pengeluaran Belanja Daerah dalam Alokasi Dana Perimbangan maka seharusnya dilakukan dalam tahun 2009 adalah Skala Prioritas Pencapaian Penerimaan terhadap PAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat di berbagai Sektor dimana ditentukan tidak ada menyangkut keputusan yang penting dilakukan akan tetapi menentukan skala atau peringkat program dan kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu daripada yang lain.

3)     Asumsi-asumsi Program dan Kegiatan RKPD 2009 yang seharusnya mengarah kepada rencana musrembang propinsi sebagai acuan penyusunan sesuai dengan skala prioritas yang diajukan oleh SKPD, dengan memperhatikan Alokasi Anggaran yang nyata.tongue

4)     Duplikasi terhadap program dan kegiatan…dalam penerapannya setiap SKPD harus menjewatani Penyusunan Anggaran antara APBD I dan II  sehingga duplikasi tidak terjadi dan dana tersebut dapat diarahkan kepada pekerjaan yang lain di beberapa sektor… sehingga tidak akan terjadi tumpang tindi program dan kegiatan yang akan direncanakan ke tahun 2009…

5)     Konsekuensi dari pemekaran dana/pagu akan berkurang…karena justifikasi luas wilayah semakin kecil (Rentang Kendali) untuk menghitung DAU kita…berapa besar ? turun (Nominalnya) sehingga diharapkan tidak turun dari pelayanannya terhadap Publik…yang harus diperhatikan adalah tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK)… dan sangat perlu diingatkan BKD (Badan Kepegawaian Daerah… adalah (1) daftar Inventarisir kepegawaian… (PNS dan Honor) yang lebih akurat karena akan dipakai sebagai justifikasi data resmi primer dalam perencanaan Anggaran kedepan pasca pemekaran WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT DIMEKARKAN MENJADI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA…     (2) Program dan kegiatan SKPD tidak  efisiensi belum sesuai dengan keadaan riil… terhadap belanja aparatur… harus memperhatikan adalah pemanfataan sarana dan prasarana Pegawai Negeri Sipil,…  Belanja Modal… faktor efisiensi sangat perlu diperhatikan… dan juga pemeliharaan dan operasional asset daerah harus dijaga..shingga tidak ada duplikasi pengadaan berikutnya… (3) adalah Data Primer dan Asumsi Data harus diperhatikan sehingga sebagai acuan dalam perencanaan dan penyusuna anggaran berikutnya.

6)     Program dan Kegiatan terhadap pembangunan dan pengembangan SKPD harus memperhatikan dan menyepakati secara bersama sistem yang digunakan disentralisasi atau sentralisasi…

7)     Program yang harus dikerjakan terjadi penurunan terhadap dana perimbangan sehingga langkah dipilih menjadi suatu skala prioritas…perlu adanya informasi kebijakan anggaran DAK dan  Tenaga Perbantuan.

8)     Sangat Perlu Program-program pemberdayaan (Empowerment) diberbagai sektor (SKPD) dimana pola lama top-down sudah harus dikurangi menuju pola baru bottom-up (dana bantuan) mengelola kegiatan secara swadaya… sehingga tidak terjadi dependensi terhadap ketergantungan masyarakat akan dana dari pemerintah daerah/pusat… yang berakibat terhadap tanggung jawab pemeliharaan-pemeliharaan hasil dari program dan kegiatan dimaksud…

9)     Draft RAPBD 2009 sudah disiapkan dan jadwal pertemuan dengan DPR pada akhir bulan Nopember sehingga pada bulan Desember sebagai hasil Nota Kesepakatan,

10)  Dan yang harus diperhatikan oleh SKPD adalah LPJ Akhir sudah harus disusun pada bulan januari  sehingga nantinya pada bulan Perbuari diusulkan kepada BPK untuk melakukan audit

11)  Design program dan kegiatan harus berdasarkan asas efisiensi anggaran sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan belanja daerah.

12)  Draft Penyesuaian Program dan Kegiatan (Jumat Malam) tanggal 14 Nopember 2008 akan dilakukan pertemuan kembali guna mensinkronisasi beberapa arahan diatas sehingga Perencanaan dan Penyusunan Anggaran lebih realistis dan skala dalam Lingkup kebutuhan Masyarakat yang paling penting agar alokasi anggaran tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif.

Example:

Anggaran Dinas Perhubungan yang direncanakan berkisar 12 Milliar lebih untuk Program dan Kegiatan yang telah disusun berdasarkan Skala Prioritas ternyata turun hingga 7 Miliar lebih atau -58% mengalami Defisit Belanja SKPD sudah termasuk Belanja Tidak Langsung dan Langsung sehingga dirembuk kembali sesuai dengan arahan Bapak Bupati harus memperhatikan Skala Prioritas Program dan Kegiatan terhadap Penyesuaian dan Peningkatan Penerimaan PAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Please diisi kolom Komentarnya Don’k…

Penulis Staf Perencanaan Dinas Perhubungan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Ernes Andityaman Falikres, ST

NIP. 630 021 870

215100-08130628082007dsc_0808Weluan Beach terletak di Desa Olilit Lama kira-kira 2 km dari Kota Saumlaki

852761-08121728082007dsc_0797Wisata Rohani Finduar letak di Desa Olilit Lama kira-kira 4 km dari kota Saumlaki

dsc_5059Wisata Budaya di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian Perahu Batu (Pamaru) sebuah Benda Purbakala sampai saat ini masih ada sebagai Cagar Budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat

117067-08104428082007dsc_0786Prospek Resort bagi Kepulauan di Maluku Tenggara Barat

dsc_5046Upacara Adat Penyambutan Rombongan Kegiatan Sail Darwin Saumlaki Tahun 2008 di Desa Sangliat Dol Kecamatan Wertamrian

Gambaran Umum

Dalam visi pembangunannya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat mencantumkan keinginannya untuk mampu berperan aktif dalam pergaulan serta hubungan internasional khususnya diberlakukannya perdagangan bebas dalam bentuk AFTA, APEC dan WTO.
Keinginan tersebut bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat. Selain potensi daerah yang sangat melimpah, pemerintah daerah ini juga tengah giat melaksanakan program-program unggulan.

Sederet program strategis pembangunan telah ditetapkan, antara lain : peningkatan kesejahteraan rakyat; Pengembangan kualitas sumberdaya manusia; Pembinaan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, produktif, inovatif, dan bebas dan KKN; Penanggulangan sarana dan prasarana politik dan pemerintahan, sosial ekonomi, sosial budaya dan pertahanan, memperpendek rentang kendali, pengawasan dan pengembangan otonomi daerah; Peningkatan pertahanan keamanan rakyat; dan pengembangan wawasan kebangsaan.

KONDISI UMUM.

Keindahan panorama pulau-pulau beserta wilayah lautnya di Maluku Tenggara Barat, oleh Nico De Jonge dan Toos Van Dijk (1995) disebut sebagai “forgotten islands of Indonesia”.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 tahun 1999 mi memang tersusun atas gugusan pulau-pulau nan elok. Daerah ini memiliki wilayah seluas 125.442,4 Km2 yang terdiri lautan seluas 110.838,4 Km2 (88,37%) dan daratan seluas 14.584 Km2 (11,63 %). Oieh karena itu filosofi pembangunan di Maluku Tenggara Barat (MIB) diarahkan / dibangun dari laut ke darat dengan mendewakan laut dan bertumpu didarat. yang berbatasan langsung dengan Laut Banda, Laut Timor dan Lautan Arafura. Topografi wilayahnya sangat bervariasi mulai dataran rendah, berbukit dan bergunung.

Pada tahun 2003 jumlah penduduknya mencapai 152.732 jiwa dengan angka kepadatan sekitar 10 orang/ Km2. Sekalipun sebagai kabupaten baru, kegiatan perekonomian di Maluku Tenggara Barat dapat dikatakan cukup bergairah. Pada tahu 2003, penerimaan anggaran pembangunan mencapai Rp. 192.535.316.550,- sedangkan pada tahun 2002, produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan yang sebesar Rp. 152.932.930.000,- dan harga berlaku yang mencapai Rp.367.632.330.000 didominasi oleh sektor pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa

Dengan gugusan pulau dan wilayah laut yang memiliki potensi dan panorama menakjubkan, tidak berlebihan jika Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadikan sektor kelautan dan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam menarik investasi. Sementara sektor lainnya sebagai penopang bagi kegiatan investasi dan perdagangan adalah sektor pertanian dan perkebunan, pertambangan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, serta industri kerajinan.

SEKTOR PARIWISATA

Objek – objek wisata yang dapat dikembangkan oleh para investor meliputi objek wisata pantai, wisata agro, wisata sejarah, wisata buru dan wisata budaya. Hingga saat mi, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga sangat membutuhkan uluran tangan investor. Pemandangan laut yang indah dan mempesona karena kaya akan ganggang laut dan jenis ikan yang elok menjadikan para penyelam akan betah berlama-lama dalam menjelajahi alam bawa laut, sungguh suatu yang luar biasa berkat anugerah Yang
Maha Kuasa.

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dengan luas laut hampir 90% dan total luas wilayah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki potansi kalautan dan perikanan yang sangat melimpah.
Beberapa komoditas yang terkandung di wilayah lautnya berpotensi besar sebagai penentu meningkatnya perekonomian daerah sekaligus pendapatan masyarakat.

Diperkirakan terdapat sekitar 780 jenis ikan, baik ikan karang, tuna, ikan dasar, serta non ikan lainnya seperti udang ( penaid), udang karang (lobster), teripang, rumput laut, kerang-kerangan seperti batu laga (turbo marmoratus) dan lola(trochus nilotikus), serta jenis lainnya, dengan potensi lestari mencapai 1,35 juta ton setiap tahunnya.
Potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga saat ini produksinya baru mencapai 300.000 – 600.000 ton.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.